DAERAH

Raperda Perlindungan Petani Dibahas, Garut Perkuat Komitmen terhadap Sektor Pertanian

Garut, zonainformasinew.com – Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan petani menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Garut bersama DPRD.

Melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kedua pihak berupaya menghadirkan kebijakan yang mampu memperkuat sektor pertanian sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat tani.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut yang membahas pendapat pemerintah daerah terhadap Raperda inisiatif legislatif.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (13/11/2026).

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyambut positif inisiatif DPRD dalam mendorong lahirnya regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani. Ia menyebut, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang memiliki peranan besar dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki kedudukan penting bagi Kabupaten Garut, baik dalam menjaga stabilitas pasokan pangan maupun mendukung roda perekonomian masyarakat.

Karena itu, keberpihakan terhadap petani perlu diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dan berlandaskan kebutuhan nyata.

Dalam proses pembahasan, Abdusy Syakur Amin juga meminta agar penyusunan Raperda didukung data yang komprehensif.

Kelengkapan informasi dinilai penting untuk memastikan setiap ketentuan yang dirancang mampu menjawab persoalan serta memberikan perlindungan yang tepat bagi petani.

“Saya mohon kepada DPRD untuk memberikan data selengkapnya. Karena menurut saya itu sangat detail dan sangat melaraskan kita semua supaya ke depan lebih bisa memberikan keberpihakan kepada para petani,” ujar Bupati.

Di sisi legislatif, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menegaskan pentingnya perhatian terhadap masyarakat yang bergerak di bidang pertanian.

Kontribusi petani terhadap pemenuhan kebutuhan pangan daerah menjadi salah satu alasan perlunya penguatan regulasi.

“Artinya proporsinya dari kerjanya itu juga lebih besar peranan dalam retribusi pangan bagi Kabupaten Garut,” imbuhnya.

Aris Munandar berharap, pembahasan Raperda dapat menghasilkan kesepakatan yang konstruktif antara DPRD dan pemerintah daerah.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan aturan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas dan kemandirian petani.

Keberadaan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nantinya diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat posisi petani, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung keberlangsungan usaha pertanian di Kabupaten Garut.

Melalui sinergi pemerintah daerah dan DPRD, sektor pertanian di Kabupaten Garut diharapkan semakin tangguh, produktif, dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap ketahanan pangan serta pembangunan ekonomi daerah. (Yopi/Ajun/Diskominfo Garut).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Are you human? Please solve:Captcha