DIDUGA OKNUM KADES CINTARAKYAT MASUK PEKARANGAN DAN UKUR TANAH YANG SUDAH DIPLANG! PETUGAS BPN SEMPAT BERTANYA, JAWABANNYA “SOK WE”! ADA APA DI BALIK PENGUKURAN INI

Garut, zonainformasinew.com – Dugaan tindakan seorang oknum Kepala Desa Cintarakyat, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, menjadi sorotan setelah yang bersangkutan disebut memasuki pekarangan milik orang lain dan turut mendampingi kegiatan pengukuran tanah yang sebelumnya telah dipasangi plang.
Persoalan ini semakin menarik perhatian karena objek tanah tersebut dikabarkan telah dilaporkan ke Polres Garut.

Berdasarkan keterangan pihak yang berada di lokasi, peristiwa berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB. Oknum kepala desa tersebut disebut datang dengan mengenakan pakaian biasa atau bukan seragam dinas.

Ketika hendak dimintai keterangan untuk wawancara, yang bersangkutan dikabarkan sempat hendak meninggalkan lokasi. Setelah dikonfirmasi, ia disebut memberikan alasan bahwa kedatangannya untuk menjadi saksi.

Namun, muncul pertanyaan: saksi dalam perkara apa? Siapa yang meminta kehadirannya? Apakah ada surat tugas atau dasar resmi yang menjelaskan keterlibatannya dalam kegiatan pengukuran tersebut?

PETUGAS PENGUKUR BPN SEMPAT MEMPERTANYAKAN PLANG
Hal yang lebih menjadi perhatian adalah keterangan mengenai percakapan antara petugas pengukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan oknum kepala desa tersebut.

Menurut keterangan pihak yang berada di lokasi, petugas pengukur BPN sempat mempertanyakan keberadaan plang yang sudah terpasang di objek tanah tersebut.
Namun, oknum kepala desa itu disebut menjawab, “Sok we.”

Pernyataan tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut. Apakah petugas BPN sudah memperoleh penjelasan lengkap bahwa tanah tersebut telah dipasangi plang dan sedang menjadi objek persoalan?

Apakah petugas BPN telah menerima dokumen dan informasi mengenai riwayat tanah, pihak yang menguasai objek, serta laporan yang telah disampaikan ke Polres Garut?

Jangan sampai kegiatan pengukuran dilakukan berdasarkan informasi yang belum diverifikasi secara menyeluruh.
DIDUGA ADA INFORMASI YANG TIDAK SESUAI DISAMPAIKAN KEPADA BPN

Pihak yang berkepentingan juga mempertanyakan dugaan adanya informasi yang tidak benar mengenai objek tanah tersebut, yang diduga berkaitan dengan keterangan dari pihak notaris.

Dugaan ini perlu ditelusuri secara objektif. Apakah benar pihak BPN memperoleh informasi yang tidak sesuai dengan kondisi dan riwayat objek tanah?

Jika benar, siapa yang menyampaikan informasi tersebut dan apakah ada dokumen pendukungnya?

Notaris maupun pihak-pihak yang disebut dalam persoalan ini harus diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi.
MENGAPA KADES CINTARAKYAT, BUKAN PEMERINTAH DESA SAMARANG?

Persoalan lain yang patut dipertanyakan adalah wilayah administratif objek tanah.
Apabila benar objek pengukuran berada di Desa Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, mengapa Kepala Desa Cintarakyat yang disebut hadir dan terlibat dalam kegiatan tersebut?

Pemerintah Desa Samarang dan Kecamatan Samarang perlu memberikan penjelasan apakah sebelumnya terdapat koordinasi, pemberitahuan, atau surat resmi terkait pengukuran tersebut.

Kewenangan seorang kepala desa tidak boleh dipahami sebagai kewenangan tanpa batas, terlebih jika menyangkut objek tanah di wilayah administratif desa lain.

POLRES GARUT DAN BPN DIMINTA TURUN MELAKUKAN KLARIFIKASI
Polres Garut diharapkan menelusuri dugaan tindakan memasuki pekarangan tanpa izin serta memastikan apakah terdapat tindakan yang berpotensi mengganggu penguasaan atau hak pihak lain.

Sementara itu, BPN diminta menjelaskan dasar permohonan pengukuran, dokumen yang digunakan, pihak yang mengajukan, serta apakah petugas telah mengetahui keberadaan plang dan persoalan yang sedang berlangsung.

Apabila ditemukan informasi yang tidak benar atau dokumen yang patut diduga bermasalah, hal tersebut harus ditelusuri sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

JANGAN SAMPAI MASYARAKAT DIRUGIKAN OLEH INFORMASI YANG TIDAK TERUJI!
Persoalan tanah bukan perkara sepele.

Setiap kegiatan pengukuran harus mempunyai dasar administrasi dan prosedur yang jelas. Tidak boleh ada pihak yang bertindak seolah-olah memiliki kewenangan atas tanah orang lain tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan atas haknya.

Hingga berita ini disusun, klarifikasi resmi dari Kepala Desa Cintarakyat, pihak notaris yang dimaksud, BPN, Pemerintah Desa Samarang, serta Polres Garut masih diperlukan.(Yopi)