Ada Apa Di Balik Penggiringan Isyu TPA Sumur Batu?
Zona Informasi New, Kota Bekasi – Center Budget for Analisis (CBA) mengkritik cara dan langkah Walikota Bekasi, Tri Adhianto, menangani permasalahan TPA Sumur Batu yang belakangan ini menjadi sorotan karena buruknya pengelolaan sampah di TPA open dumping tersebut.
Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi memang mengakui kondisi TPA Sumur Batu sudah kacau-balau dan mencemari lingkungan secara faktual di lapangan.
Namun dia menilai ada dugaan drama settingan untuk menaikkan isu TPA Sumur Batu hingga menjadi pusat perhatian.
Kepada Forum Jurnalis Penggiat Lingkungan (FJPL) pada Sabtu (24/5/2025), Uchok memaparkan analisisnya secara blak-blakan. Dia menyebut masalah bermula dari wawancara seorang warga bernama Nasir di televisi swasta yang mengkritik pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu pada Selasa, (20/5/2025).
“Nasir mengatakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi sangat amburadul, keluar dari standar prosedur. Dia meminta Pemkot Bekasi khususnya Walikota Tri dan DLH (dinas lingkungan hidup) membenahi TPA Sumur Batu,” ungkap Uchok.
Nasir juga menjadi narasumber beberapa media online dengan menceritakan kondisi buruk TPA seperti antrean panjang truk sampah yang disebabkan TPA yang sudah overload, longsoran sampah yang menutupi jalan masuk, dan alat berat yang tidak berfungsi optimal akibat banyak yang rusak.
Nasir Ternyata “Orang Dalam?
Namun, ada yang janggal. Nasir yang dikenal warga sekitar dengan nama Bos Toing ini ternyata bukan sekadar warga biasa, melainkan kepala keamanan TPA Sumur Batu.
“Nasir sama aja menelanjangi diri sendiri,” kata Uchok.
Sebagai kepala keamanan, Nasir memiliki posisi penting dalam pengelolaan TPA yang menurut Uchok justru membuat pengakuannya menjadi aneh.
“Teknis di TPA Sumur Batu itu, kepala keamanan, kepala alat berat dan tentunya kepala UPTD TPA memiliki peran penting dalam menentukan baik atau hancurnya pengelolaan sampah TPA. Dan Nasir membuka dengan jelas bahwa dia dan rekan-rekannya tidak becus mengelola TPA,” ungkapnya.
CBA juga menemukan fakta bahwa tembok pembatas antara zona TPA dengan lingkungan warga sangat terbengkalai.
“Ada yang roboh sebagian, ada yang roboh panjang, dan ada juga yang dibiarkan tanpa tembok pembatas,” ungkapnya.
Kondisi tembok pembatas yang rusak ini mengakibatkan lingkungan warga tercemar, bahkan lebih parah lagi menjadi jalur masuk ilegal untuk membuang sampah ke TPA Sumur Batu.
Hal ini memicu praktik pungli dimana pihak pembuang sampah tidak membayar retribusi ke Pemerintah Kota Bekasi, melainkan langsung membayar ke oknum di lingkaran UPTD TPA Sumur Batu yang uangnya masuk kantong pribadi.
Kondisi tersebut menurut Uchok pasti diketahui Nasir sebagai kepala keamanan. “Dia pasti tahu dong, TPA Sumur Batu kan seperti benteng dan Nasir kepala penjagaannya. Kepala alat berat juga pasti tau karena setiap truk yang buang sampah secara ilegal butuh alat berat buat rapiin sampah.
Sedangkan kepala UPTD sebagai komandan juga pasti ngerti semua yang terjadi di wilayahnya,” ungkap Uchok.
Karena itu, Uchok tegas menuntut kasus tersebut diusut tuntas hingga ke ranah hukum. Dia juga menyindir Pemkot Bekasi untuk tidak terburu-buru bicara proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang nilai anggarannya cukup fantastis.
“Benerin dulu aja tembok pembatas zona TPA sama lingkungan warga. Hal kecil dan sederhana kayak gini aja belum dikerjain,” sindirnya.
Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengancam akan menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu milik Pemerintah Kota Bekasi.
Ancaman itu dikeluarkan KLHK lantaran pengelolaan sampah dengan metode open dumping di TPA Sumurbatu dapat mencemari lingkungan dan melanggar peraturan.
“Hari ini Pemerintah Kota Bekasi sudah mendapatkan peringatan bahwa kalau sampai September kita tidak melakukan perubahan terkait dengan pengelolaan, potensinya TPA kita akan ditutup,” kata Tri saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (16/4/2025), kutip://megapolitan.kompas.com/read/2025/04/16/22103391/tpa-sumurbatu-bekasi-terancam-ditutup.(A2TP)
