DIDUGA OKNUM KADES CINTARAKYAT MASUK PEKARANGAN DAN IKUT UKUR TANAH DI DESA SAMARANG! MANTAN PENGACARA MENGAKU JADI SAKSI, WARGA DIDUGA DIINTIMIDASI, BUPATI DAN POLRES GARUT DIMINTA BERTINDAK!

Garut, zonainformasinew.com – Dugaan keterlibatan seorang oknum Kepala Desa Cintarakyat, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, dalam kegiatan pengukuran tanah di wilayah Desa Samarang semakin menuai sorotan. Pasalnya, objek tanah tersebut disebut telah dipasangi plang oleh pihak yang berkepentingan dan sedang menjadi persoalan yang sebelumnya dilaporkan ke Polres Garut.

Peristiwa yang menurut keterangan pihak di lokasi berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai kapasitas, kewenangan, serta dasar kehadiran seorang kepala desa dari wilayah administratif berbeda.
Persoalan semakin menarik perhatian setelah yang bersangkutan disebut mengaku datang untuk menjadi saksi. Informasi yang beredar juga menyebutkan bahwa sebelum menjabat sebagai kepala desa, yang bersangkutan pernah berprofesi sebagai pengacara.
MANTAN PENGACARA KINI MENJABAT KADES, HADIR SEBAGAI SAKSI! APA DASAR DAN KAPASITASNYA?
Jika benar yang bersangkutan merupakan mantan pengacara dan sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Cintarakyat, masyarakat berhak meminta penjelasan mengenai kapasitas kehadirannya dalam kegiatan pengukuran tanah di Desa Samarang.
Apakah hadir sebagai saksi pribadi, mantan praktisi hukum, atau sebagai kepala desa?
Perlu ditegaskan bahwa mantan pengacara tidak dilarang menjadi saksi. Namun, pengalaman sebagai pengacara juga tidak otomatis memberikan kewenangan khusus untuk memberikan keterangan mengenai riwayat atau status tanah milik pihak lain.
Pertanyaan yang harus dijawab:
Apakah memiliki pengetahuan langsung mengenai riwayat objek tanah tersebut?
Apakah mengetahui siapa pemilik atau pihak yang menguasai tanah berdasarkan dokumen yang sah?
Apakah ada surat undangan atau permintaan resmi untuk menjadi saksi?
Apakah hadir atas kapasitas pribadi atau membawa jabatan kepala desa?
Apa dasar keterangannya dan apakah dapat dipertanggungjawabkan?
Jangan sampai pengalaman sebagai praktisi hukum maupun jabatan kepala desa dijadikan alasan untuk memberikan keterangan yang tidak berdasarkan fakta.
MENGAKU SEBAGAI SAKSI, MENGAPA BUKAN KEPALA DESA SAMARANG?
Jika objek tanah berada di wilayah administratif Desa Samarang, mengapa justru Kepala Desa Cintarakyat yang hadir dan disebut menjadi saksi?
Mengapa bukan Kepala Desa Samarang atau perangkat desa setempat yang memberikan keterangan mengenai kondisi wilayah dan administrasi pemerintahan desa?
Apa kapasitas Kepala Desa Cintarakyat dalam kegiatan tersebut? Apakah memiliki pengetahuan langsung mengenai riwayat tanah atau hanya memperoleh informasi dari pihak tertentu?
Jangan sampai keterangan seseorang yang tidak memiliki dasar pengetahuan memadai justru dijadikan pertimbangan dalam proses administrasi pertanahan.
Apabila ditemukan keterangan yang sengaja dipalsukan dalam pemeriksaan di bawah sumpah atau proses peradilan, aparat penegak hukum dapat menguji ketentuan Pasal 291 dan Pasal 373 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sesuai bentuk pemeriksaan dan terpenuhinya unsur hukum.
PETUGAS BPN BERTANYA SOAL PLANG, JAWABAN DISEBUT “SOK WE”!
Menurut keterangan pihak yang berada di lokasi, petugas pengukur BPN sempat mempertanyakan keberadaan plang yang telah terpasang di objek tanah.
Namun, Kepala Desa Cintarakyat tersebut disebut menjawab, “Sok we.”
Jika keterangan ini benar, mengapa keberadaan plang tidak menjadi perhatian serius sebelum kegiatan pengukuran dilanjutkan?
BPN harus menjelaskan siapa pemohon pengukuran, dokumen apa yang digunakan, apakah terdapat pemberitahuan kepada pihak berkepentingan, dan apakah riwayat persoalan tanah telah diperiksa.
Petugas BPN juga perlu memberikan klarifikasi apakah mereka mengetahui adanya laporan dan keberatan dari pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut.
DIDUGA INTIMIDASI WARGA, KADES DISEBUT DATANG KE RUMAH DAN MELONTARKAN TUDUHAN!
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah muncul keterangan mengenai dugaan tindakan intimidasi terhadap seorang warga.
Menurut informasi yang disampaikan kepada pihak berkepentingan, Kepala Desa Cintarakyat diduga mendatangi rumah seorang warga dan menyampaikan tuduhan bahwa warga tersebut pernah mengatakan sesuatu kepada Yopi Malik Muntaha.
Namun, warga yang bersangkutan membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan tidak pernah menyampaikan perkataan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.
Jika benar terjadi, tindakan tersebut patut dipertanyakan. Mengapa seorang kepala desa sampai mendatangi rumah warga untuk menyampaikan tuduhan yang justru dibantah oleh warga bersangkutan?
Apakah ada bukti atau saksi yang dapat membenarkan tuduhan tersebut?
Jangan sampai masyarakat merasa takut menyampaikan keterangan atau berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan hanya karena adanya tekanan dari pejabat pemerintahan desa.
ASPEK PIDANA INTIMIDASI PERLU DIPERIKSA!
Apabila dalam peristiwa tersebut terbukti terdapat pemaksaan terhadap warga menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, aparat dapat menguji penerapan Pasal 448 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ancaman pidananya:
Penjara maksimal 1 tahun.
Denda maksimal kategori II atau Rp10 juta.
Apabila pemaksaan dilakukan dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis sebagaimana Pasal 448 ayat (1) huruf b, ketentuan tersebut juga dapat diuji dan merupakan delik aduan.
Namun, kedatangan seseorang ke rumah warga atau penyampaian tuduhan saja tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana pemaksaan. Harus dibuktikan adanya unsur yang disyaratkan undang-undang.
Inspektorat Kabupaten Garut dan Camat Samarang diminta memeriksa dugaan tersebut. Polres Garut juga diharapkan meminta keterangan warga yang bersangkutan untuk memastikan apakah terdapat unsur ancaman, intimidasi, atau perbuatan melawan hukum.
Warga berhak mendapatkan perlindungan dan menyampaikan keterangan tanpa tekanan dari siapa pun.
DIDUGA MEMASUKI PEKARANGAN ORANG LAIN, ANCAMAN PIDANA PERLU DIUJI!
Apabila terbukti terdapat tindakan memasuki pekarangan tertutup secara melawan hukum, ketentuan Pasal 257 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat menjadi salah satu dasar pemeriksaan.
Pasal 257 ayat (1) mengatur ancaman:
Penjara maksimal 1 tahun.
Denda maksimal kategori II atau Rp10 juta.
Pasal 257 ayat (3) mengatur apabila perbuatan tersebut disertai ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan:
Penjara maksimal 2 tahun.
Denda maksimal kategori III atau Rp50 juta.
Namun, pasal tersebut memiliki unsur khusus. Termasuk adanya tindakan masuk secara melawan hukum dengan unsur memaksa sebagaimana ditentukan undang-undang. Karena itu, kegiatan pengukuran tanah tidak otomatis merupakan tindak pidana.
Aparat diminta memeriksa apakah ada izin, persetujuan pihak yang berhak, dasar kewenangan, serta keadaan sebenarnya di lokasi.
DUGAAN KETERANGAN PALSU, ANCAMAN PENJARA MAKSIMAL 7 TAHUN!
Persoalan keterangan saksi juga perlu diperiksa secara serius.
Pasal 291 ayat (1) KUHP Baru mengatur pemberian keterangan palsu di atas sumpah dalam pemeriksaan perkara pada proses peradilan, dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun.
Sementara itu, Pasal 373 KUHP Baru mengatur keterangan palsu di atas sumpah atau pernyataan pengganti sumpah, dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun.
Pasal 373 juga memungkinkan adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sesuai ketentuan undang-undang.
Akan tetapi, tidak setiap informasi yang diduga tidak benar kepada petugas BPN dapat disebut sumpah palsu.
Harus dibuktikan adanya kewajiban memberikan keterangan di atas sumpah atau pernyataan pengganti sumpah, unsur kesengajaan, serta ketentuan hukum lainnya.
Karena itu, aparat diminta memeriksa apa sebenarnya keterangan yang diberikan, kepada siapa, dalam kapasitas apa, dan apakah disertai sumpah menurut ketentuan hukum.
PENYALAHGUNAAN WEWENANG, JABATAN KADES BUKAN KEKEBALAN HUKUM!
Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 mengatur sejumlah larangan bagi kepala desa, termasuk:
Huruf a: Merugikan kepentingan umum.
Huruf b: Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, atau golongan tertentu.
Huruf c: Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya.
Huruf d: Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu.
Huruf e: Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa.
Apa sanksinya?
Pasal 30 UU Desa mengatur:
Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
Apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan, dapat dilakukan pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, Pasal 604 KUHP Baru dapat diperiksa apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
Ancaman pidananya:
Penjara seumur hidup atau penjara minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun.
Denda minimal kategori II dan maksimal kategori VI.
Perlu ditegaskan bahwa Pasal 604 bukan pasal otomatis untuk setiap dugaan penyalahgunaan jabatan. Harus ada bukti seluruh unsur tindak pidana korupsi tersebut.
Inspektorat Kabupaten Garut diminta tidak mengabaikan persoalan ini.
JAM KERJA PEMERINTAHAN, MALAH BERADA DI WILAYAH DESA LAIN!
Sekitar pukul 10.00 WIB merupakan waktu pelayanan pemerintahan desa.
Masyarakat berhak mempertanyakan apakah yang bersangkutan sedang menjalankan tugas kedinasan atau kepentingan lain.
Jika memang menjalankan tugas resmi, mana surat penugasan dan dasar kewenangannya?
Inspektorat Kabupaten Garut diminta memeriksa apakah terdapat pelanggaran disiplin, administrasi, atau penyalahgunaan jabatan.
BUPATI GARUT, INSPEKTORAT, CAMAT, DAN POLRES DIMINTA TURUN TANGAN!
Pihak yang berkepentingan meminta:
Bupati Garut melalui Inspektorat memeriksa dugaan keterlibatan Kepala Desa Cintarakyat dalam kegiatan pengukuran tersebut.
Polres Garut menelusuri dugaan memasuki pekarangan tanpa izin dan memeriksa seluruh saksi di lokasi.
BPN membuka dasar permohonan pengukuran serta dokumen pendukung yang digunakan.
Pemerintah Desa Samarang menjelaskan apakah pernah menerima pemberitahuan atau melakukan koordinasi.
Notaris yang disebut dalam persoalan ini memberikan klarifikasi mengenai dokumen dan informasi yang dipersoalkan.
Memeriksa kapasitas Kepala Desa Cintarakyat sebagai saksi serta sumber pengetahuan yang menjadi dasar keterangannya.
Memeriksa dugaan intimidasi terhadap warga dan meminta keterangan langsung dari warga yang bersangkutan.
Memastikan warga tidak mengalami tekanan atau ancaman dalam memberikan keterangan terkait persoalan tanah tersebut.
Memeriksa apakah kehadiran kepala desa dari wilayah administratif berbeda tersebut memiliki dasar penugasan atau kepentingan kedinasan yang sah.
JANGAN ADA PEJABAT YANG KEBAL HUKUM!
Apabila seluruh kegiatan dilakukan sesuai prosedur, silakan tunjukkan dokumen dan dasar hukumnya kepada publik.
Namun, jika ditemukan pelanggaran, proses pemeriksaan harus berjalan tanpa pandang bulu.
Jabatan kepala desa bukan alasan untuk mengabaikan aturan. Setiap pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan tindakan dan penggunaan kewenangannya.
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan polemik yang semakin memperkeruh persoalan pertanahan.
Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi resmi dari Kepala Desa Cintarakyat, BPN, notaris yang disebut, Pemerintah Desa Samarang, Kecamatan Samarang, Inspektorat Kabupaten Garut, dan Polres Garut masih diperlukan.(Yopi).