DPRD dan Pemkab Garut Matangkan Strategi Menarik Dukungan Anggaran Pusat untuk 2027
Garut, zonainformasinew.com – Pemerintah Kabupaten Garut bersama DPRD Kabupaten Garut memperkuat koordinasi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah mengoptimalkan peluang dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membiayai program pembangunan pada 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (25/9/2026).
Rapat paripurna tersebut membahas penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2026, sekaligus penyampaian kata akhir fraksi dan keputusan DPRD Kabupaten Garut.
Dalam kesempatan itu, Bupati Abdusy Syakur Amin menegaskan pentingnya memperkuat hubungan kerja antara pemerintah daerah dan DPRD agar kebijakan pembangunan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, DPRD memiliki posisi strategis dalam menyerap sekaligus menjembatani aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
Di sisi lain, Pemkab Garut tengah menghadapi kondisi fiskal yang membutuhkan strategi pembiayaan lebih optimal, terutama menyusul adanya penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Untuk menjaga ruang fiskal pembangunan, Pemkab Garut mulai melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta menjajaki berbagai peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ini menjadi salah satu inisiatif kami untuk mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Bupati.
Abdusy Syakur juga menyampaikan adanya informasi mengenai sejumlah Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan berjalan pada 2027.
Menindaklanjuti peluang tersebut, ia meminta seluruh perangkat daerah mulai mengidentifikasi program yang memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan pemerintah pusat.
Sinkronisasi sejak awal dinilai penting agar program daerah memiliki peluang memperoleh dukungan melalui kebijakan maupun skema pendanaan pemerintah.
“Harapan saya, teman-teman SKPD sudah mulai melihat peluang di mana terdapat sinkronisasi antara rencana kita tahun 2027 dengan rencana pemerintah pusat,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran harus diimbangi dengan pengelolaan program yang terukur dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga oleh efektivitas program dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Tentu saja dengan keterbatasan yang ada, kita bisa mengoptimalkan semaksimal mungkin. Bukan hanya mengejar jumlah yang banyak, tetapi efektivitas daripada program yang akan kita laksanakan,” ujarnya.
Sinergi antara DPRD dan Pemkab Garut tersebut diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan sekaligus membuka ruang pembiayaan yang lebih luas untuk mendukung program prioritas daerah pada 2027.
Melalui koordinasi lintas pemerintahan dan sinkronisasi program sejak tahap perencanaan, Pemkab Garut berupaya memastikan keterbatasan fiskal tidak menjadi penghambat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kehadiran Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (25/9/2026), menjadi bagian dari penguatan sinergi eksekutif dan legislatif.
Selain membahas penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Propemperda Tahun Anggaran 2026, rapat tersebut juga menjadi momentum penyampaian kata akhir fraksi dan keputusan DPRD Kabupaten Garut.(Yopi/Ajun)
