Imbas Penyerangan Prajurit TNI oleh WNA China, Pengawasan Imigrasi Kalbar Dipertanyakan
Ketapang, zonainformasinew.com – Buntut Peristiwa penyerangan terhadap prajurit TNI oleh sejumlah warga negara asing (WNA) asal China di salah satu perusahaan nikel di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dua pekan lalu, mengundang keprihatinan publik dan sorotan tajam terhadap pengawasan keimigrasian.
Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi kejadian, prajurit TNI saat itu tengah melaksanakan kegiatan latihan rutin dan patroli wilayah. Kehadiran aparat TNI tersebut disebut tidak dalam rangka pemeriksaan perusahaan maupun pemeriksaan dokumen tenaga kerja asing.
Namun, secara mengejutkan, terjadi aksi penyerangan oleh sejumlah WNA China yang bekerja di perusahaan nikel tersebut.
Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat, terutama terkait keberanian WNA melakukan penyerangan terhadap aparat negara. Sejumlah pihak menilai lemahnya pengawasan dari Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Barat serta Kantor Imigrasi Ketapang turut menjadi faktor yang memperbesar potensi terjadinya peristiwa tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun, perusahaan nikel tersebut mempekerjakan ratusan tenaga kerja asing asal China, sementara tenaga kerja lokal hanya dilibatkan dalam jumlah yang sangat terbatas.
Hal ini disampaikan Simon, warga Ketapang, yang menilai ketimpangan tersebut menambah keresahan masyarakat setempat. “Warga China yang bekerja di sana jumlahnya ratusan, sementara kami warga asli Ketapang hanya segelintir yang dipekerjakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, muncul dugaan adanya kelalaian dalam pemeriksaan dokumen keimigrasian para WNA sebelum mereka bekerja di perusahaan tersebut.
Bahkan, pemeriksaan dokumen baru dilakukan setelah insiden penyerangan terhadap prajurit TNI terjadi. Kondisi ini memunculkan desakan agar aparat terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan tenaga kerja asing di wilayah Ketapang.
Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) menyampaikan penyesalan mendalam atas insiden penyerangan terhadap prajurit TNI tersebut dan menegaskan bahwa kejadian ini menjadi perhatian serius institusi TNI.
Masyarakat Ketapang mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera memerintahkan pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Barat serta Kepala Kantor Imigrasi Ketapang, guna mengusut dugaan kelalaian pengawasan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.
Peristiwa penyerangan terhadap aparat negara ini dinilai sangat memprihatinkan dan diharapkan menjadi momentum perbaikan serius dalam pengawasan tenaga kerja asing, khususnya di sektor industri strategis seperti pertambangan dan nikel. (Tim).
