Zulkifli Hasan Dorong KDKMP Jadi Penguat Ekonomi Desa dan Ketahanan Pangan

Bandar Lampung, zonainformasinew.com — Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Menurut Zulkifli, KDKMP tidak semestinya hanya dipandang sebagai tempat untuk menjual kebutuhan masyarakat. Koperasi tersebut juga diharapkan menjalankan fungsi sebagai bagian dari infrastruktur pemerintah dan menjadi penyerap hasil produksi masyarakat desa atau offtaker.

“Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah, dua sebagai offtaker,” kata Zulkifli dalam keterangannya mengenai penguatan program Koperasi Desa Merah Putih.

Ia menjelaskan, fungsi sebagai offtaker memungkinkan koperasi menyerap hasil pertanian, peternakan, hingga perikanan, terutama ketika harga komoditas di tingkat masyarakat mengalami tekanan.

Dengan demikian, koperasi diharapkan dapat membantu petani dan pelaku usaha desa memperoleh akses pasar serta mengurangi risiko hasil produksi dijual dengan harga yang merugikan.

Selain menyerap hasil produksi, KDKMP juga diarahkan untuk mendukung penyaluran berbagai bantuan pemerintah dan barang bersubsidi kepada masyarakat desa.

“Bantuan-bantuan, bansos, barang-barang subsidi, itu harus melalui kopdes nanti. Sehingga jelas, karena tiap desa ada,” ujar Zulkifli.

Dorong Hilirisasi Komoditas Desa

Penguatan KDKMP juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai koperasi desa dapat menjadi sarana untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus mendorong hilirisasi komoditas lokal.

Hal tersebut disampaikan Mirza saat menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Gedung Semergou, Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).

Menurut Mirza, masih banyak hasil produksi desa yang dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Kondisi tersebut membuat nilai tambah komoditas justru lebih banyak dinikmati di luar wilayah produksi.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong KDKMP tidak hanya berperan dalam distribusi dan pemasaran, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan pengolahan komoditas sesuai potensi masing-masing desa.

Lampung sendiri memiliki sejumlah komoditas unggulan, antara lain singkong, padi, dan jagung.

Mirza mencontohkan, desa penghasil jagung dapat mengembangkan pengolahan menjadi pakan ternak. Sementara komoditas singkong dapat diolah menjadi berbagai produk pangan dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Untuk desa penghasil padi, pemerintah mendorong tersedianya fasilitas penggilingan sehingga gabah dapat diproses menjadi beras sebelum dipasarkan.

“Dengan kekayaan sumber daya alam sebesar itu, seharusnya masyarakat desa kita sudah jauh lebih makmur,” ujar Mirza.

Terintegrasi dengan Program Desaku Maju

Pemprov Lampung juga mengintegrasikan pengembangan KDKMP dengan program Desaku Maju. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal dan mempercepat hilirisasi di tingkat desa.

“Kalau kita memiliki jagung, maka kita dorong agar dapat diolah menjadi pakan ternak. Kalau kita memiliki padi, maka kita dorong agar fasilitas penggilingan atau rice milling dapat tersedia dan berkembang di desa-desa. Melalui Desaku Maju pengelolaannya akan diintegrasikan dengan KDKMP,” kata Mirza.

Menurut dia, keberhasilan KDKMP membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah bersama Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, TNI, Polri, kejaksaan, dan masyarakat dinilai perlu berperan dalam memastikan koperasi dikelola secara profesional.

Mirza menyebut Provinsi Lampung saat ini berada di peringkat keempat secara nasional dalam pembentukan dan pembangunan KDKMP serta menjadi provinsi dengan capaian tertinggi di luar Pulau Jawa.

“Capaian ini tidak terlepas dari peran Forkopimda yang meyakini bahwa KDKMP merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun dan membangkitkan perekonomian desa,” ujarnya.

Perkuat UMKM dan Potensi Lokal

Selain sektor pangan dan pertanian, KDKMP diarahkan untuk memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Koperasi diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas serta mendorong kolaborasi antar-pelaku usaha di tingkat desa.

Mirza menekankan pentingnya peran kepala desa dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing.

“Para Kepala Desa harus memiliki kemampuan dan seni dalam mengelola kekayaan yang ada di desanya masing-masing,” katanya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan pembangunan sarana KDKMP telah memasuki tahap finalisasi.

Menurut Yandri, lebih dari 35.000 gudang dan gerai sedang disiapkan. Tahapan selanjutnya meliputi validasi, verifikasi bangunan, hingga persiapan operasional koperasi.

“Kami ingin agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini kita kawal bersama-sama,” ujar Yandri.

Yandri menyebut KDKMP merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto yang sejalan dengan Asta Cita keenam, yakni membangun Indonesia dari desa dan dari bawah.

Desa dinilai memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi salah satu sumber berbagai komoditas pangan. Penguatan kelembagaan ekonomi desa diharapkan dapat membuka akses pasar, meningkatkan nilai tambah produk, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah program pemberdayaan, seperti Desa Ekspor, Desa Wisata, Desa Budaya, desa tematik, serta program lainnya juga diarahkan untuk dapat terhubung dengan KDKMP melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku UMKM.

Dengan konsep tersebut, KDKMP diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi, tetapi juga mampu menyerap hasil produksi masyarakat, memperluas akses pasar, dan meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

Penguatan koperasi desa tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun perekonomian dari tingkat desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.(Marhadi).