KNPI Jawa Barat Kritisi Pemkab Garut dan DPRD : Desa Penghasil Energi Nasional Terlantar, Dana Panas Bumi Dinilai Tidak Tepat Sasaran
Bandung, zonainformasinew.com -Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat, Nyanyang Solehadin, mengeluarkan pernyataan sikap kritis dan tegas kepada DPRD Kabupaten Garut dan Bupati Garut atas penolakan surat audiensi Gerakan Masyarakat Padawas dan Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi. Audiensi tersebut sejatinya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai kerusakan jalan vital strategis objek vital nasional energi dan minimnya penerangan jalan umum (PJU) di kawasan penghasil panas bumi.
“Kami heran, DBH (Dana Bagi Hasil) Panas Bumi dan bonus produksinya setiap tahun terus mengalir ke kas Pemda Garut dalam jumlah besar melalui PMK RI, tapi jalan dan penerangan di desa penghasil energi nasional rusak parah. Dinas PUPR, Bappeda, dan perangkat daerah lainnya seharusnya respek dong terhadap kondisi objektif di lapangan. DPRD sebagai lembaga kontrol, penganggaran, dan legislasi itu jangan hanya tidur, atau bagaimana?” tegas Nyanyang dalam keterangannya di Bandung, Jumat (1/8/2025).
Desa Penghasil Energi Nasional Masih Terabaikan
Nyanyang menegaskan, Desa Karyamekar dan Padawas Kecamatan Pasirwangi merupakan daerah penghasil panas bumi yang berkontribusi besar bagi ketahanan energi nasional. Namun, kondisi di lapangan memprihatinkan:
Jalan akses utama ke area panas bumi rusak berat;
Penerangan jalan umum (PJU) minim;
Pembangunan sarana-prasarana kepemudaan, irigasi pertanian, dan penanganan rumah tidak layak huni nyaris tak tersentuh;
Pendapatan per kapita masyarakat setempat masih rendah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak menjadi prioritas;
Tata kelola lingkungan dan konservasi hulu DAS Cimanuk kurang diperhatikan, padahal wilayah ini termasuk objek vital nasional energi.
“Eksploitasi panas bumi sudah puluhan tahun, tapi desa penghasilnya begitu-begitu saja. Pembangunan seperti jalan, PJU, irigasi, pemberdayaan ekonomi, dan sarana kepemudaan harusnya jadi prioritas utama. Ini namanya tidak adil!” ujar Nyanyang dengan nada tegas.
Minta Audit dan Pengawasan Ekstra dari Pusat
Ketua KNPI Jawa Barat ini juga mendesak Aparat Penegak Hukum, BPK RI, Ombudsman RI, hingga Komnas HAM RI untuk memeriksa alur kas Dana Bagi Hasil Panas Bumi dan bonus produksinya dari hulu ke hilir.
“Periksa dong dari hulu ke hilir. Alokasi dana itu dipakai untuk apa saja? Apa korelasi dan manfaatnya untuk masyarakat sekitar sumber panas bumi? Kami yakin ada yang ganjil, dan jelas tidak relevan dengan prinsip keadilan.” tegas Nyanyang.
Sindiran untuk KDM Gubernur Jabar
Dalam kesempatan tersebut, Nyanyang juga melontarkan kritik tajam kepada KDM, Gubernur Jawa Barat:
“Jangan cuma jago main di media sosial. Yang harus jago itu mengawasi para penyelenggara negara nakal di Garut yang bermain dengan angka-angka APBD. Jangan sampai masyarakat desa penghasil energi nasional terus jadi korban ketidakadilan pembangunan.”
KNPI Jawa Barat menegaskan akan terus mendampingi Gerakan Masyarakat Padawas dan Karyamekar (GMPK) dan Seluruh masyarakat Pasirwangi kabupaten Garut, untuk menuntut keadilan pembangunan dan transparansi pengelolaan dana panas bumi di Kabupaten Garut.
“Kalau pemerintah daerah terus abai, kami akan kawal persoalan ini ke tingkat pusat. Jangan biarkan desa penghasil energi nasional tetap dalam kondisi tertinggal, sementara SDA-nya habis dieksploitasi untuk kepentingan nasional,” pungkas Nyanyang. (Yopi)
