KAB. BEKASI

Kejari Kab Bekasi Tetapkan Mantan Kadis Pertanian Jadi Tersangka

BEKASI,Zona Informasi New – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menetapkan mantan Kepala Dinas Pertanian (AK ) sebagai tersangka. AK dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Tanah Dan Bangunan Pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1998 An. Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Babelan Kota oleh Koperasi Saung Bekasi.


“Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah menetapkan saudara “AK” yang merupakan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi 2016 s/d 2019 sebagai tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Tanah Dan Bangunan,”kata Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Bekasi Siwi Utomo Jumat (27/01/22) yang lalu.


• Selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan tahun 2016 tersebut tidak sesuai dengan kewenanganannya sebagai sebagai pengguna barang yang seharusnya harus disertai dengan persetujuan Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang;
• Bahwa mekanisme pemanfaatan Barang Milik Daerah yaitu lahan milik Dinas Pertanian tidak ditempuh mekanisme yang seharusnya oleh Tersangka “AK” selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan tahun 2016 dan TERSANGKA “NH” selaku Pimpinan Koperasi Saung Bekasi sebelum diterbitkannya surat dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan kepada Koperasi Saung Bekasi Nomor: 525/10.48/DISTANBUNHUT perihal Ijin Pemanfaatan Lahan

• Bahwa dari pungutan-pungutan tersebut TERSANGKA “NH” memperoleh keuntungan yang digunakan untuk pengelolaan lahan parkir pasar ikan higenis dan juga untuk kepentingan pribadi akan tetapi akan tetapi tidak pernah ada penerimaan PAD dari pemanfaatan BMD berupa tanah yang berlokasi di Desa Babelan Kota yang berasal dari TERSANGKA “NH” selaku Ketua Koperasi Saung Bekasi, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh tersangka “NH” dan Tersangka “AK” mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yang berasal dari pendapatan asli daerah berupa pendapatan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 yang tidak dipungut dan disetorkan ke Rekening Umum Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu sebesar Rp973.026.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh enam ribu rupiah).


• Sampai dengan saat ini masih dilakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dimaksud dengan mendalami keterlibatan pihak-pihak lainnya dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan kualitas peran dan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan.


• Pasal yang disangkakan :
Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP
Subsidiair: Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP


Bahwa telah dilakukan penahanan tingkat penyidikan terhadap TERSANGKA “AK” selama 20 (dua) puluh hari sejak tanggal 27 Januari 2023 s/d 15 Februari 2023.
“Sampai dengan saat ini masih dilakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dimaksud dengan mendalami keterlibatan pihak-pihak lainnya dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan kualitas peran dan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan,”ungkapnya.(A2TP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *