METROPOLITAN

Demo Ratusan Kepala Desa Didepan DPR, Polda Metro Jaya Lakukan Pengalihan Arus Lalu Lintas

Jakarta, zonainformasinew.com — Ratusan kepala desa (kades) dari berbagai daerah di Indonesia menuntut perpanjangan jabatan dari enam menjadi sembilan tahun dengan menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Jakarta, Selasa.


Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR/MPR RI mengantisipasi kemacetan akibat demo ribuan kepala desa, Selasa pagi. Tampak ribuan kepala desa (kades) berseragam coklat memadati jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR/MPR.


“ Diimbau masyarakat yang menuju gedung DPR/MPR RI agar mencari jalan alternatif lain,” demikian imbauan di akun Instagram Ditlantas Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.


Ditlantas Polda Metro Jaya melaksanakan pengalihan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR/MPR RI mulai pukul 06.00.

Skema pengalihan arus lalu lintas itu sebagai berikut:

  1. Arus lalu lintas dari arah Jalan Gatot Subroto diarahkan ke Jalan Gerbang Pemuda.
  2. Arus lalu lintas dari arah Slipi menuju Jalan Gerbang Pemuda dialihkan ke arah Semanggi.
  3. Arus lalu lintas dari Tol dalam kota yang akan keluar di “off ramp” Pulo Dua dialihkan ke arah Tomang.
  4. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda yang akan mengarah ke Gedung DPR/MPR harus putar balik di kolong layang Farmasi ke Jalan Gerbang Pemuda kembali.
  5. Arus lalu lintas dari Jalan Pemuda yang akan mengarah ke Jalan Gelora dialihkan ke Jalan Asia Afrika
  6. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur yang akan mengarah Jalan Gelora dialihkan ke Jalan Tentara Pelajar.
    Dalam demo hari ini, para kepala desa dari seluruh Indonesia mendatangi kantor DPR RI untuk menggelar aksi damai. Dalam demo di DPR itu, para kades itu menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
    “Kami meminta agar UU No 6/2014 tentang Desa ini cepat direvisi karena kami, kades seluruh Indonesia ingin sembilan harapan tahun jabatan kepala desa. Itu salah satu satu yang kami harapkan kepada pak Presiden RI dan Ketua DPR RI,” kata Kepala Desa Poja, Bima, Nusa Tenggara Barat, Robi Darwis selaku perwakilan massa saat ditemui di lokasi.

Menurut Robi, perihal jabatan kepala desa itu terdapat dalam pasal 39 dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Sembilan tahun merupakan waktu yang cukup untuk bekerja dengan pihak terkait demi membangun desa,” katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menuntut beberapa hal di antaranya mengembalikan wewenang penggunaan dana desa kepada desa hingga revisi UU Desa.

Setelah menggelar aksi demo sejak pagi, beberapa perwakilan kepala desa pun diterima oleh perwakilan DPR yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dan Anggota Komisi II DPR RI, M. Toha.

Mereka menerima perwakilan kepala desa beserta tuntutannya itu ke dalam gedung parlemen.

Beberapa saat setelah penerimaan itu, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Sejak pukul 12.00 WIB, terlihat massa membubarkan diri sambil berjalan kaki ke arah Senayan, Jakarta Pusat.

Massa pun terpantau bubar sambil membawa beberapa bendera dan spanduk. Di saat yang sama, jalur yang mengarah dari Polda Metro Jaya menuju Slipi, Jakarta Barat, kembali dibuka.

Sebelumnya, jalur tersebut sempat ditutup sehingga kendaraan yang datang dari arah Polda Metro Jaya dialihkan ke arah Senayan.

Walau sebagai besar massa sudah bubar dari depan gedung parlemen, beberapa dari mereka masih terlihat di depan gedung bersama dengan anggota polisi yang berjaga.(A2TP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *