KOTA BEKASI

Kejari Kota Bekasi Tetapkan Dua Tersangka Pengadaan Budidaya Kambing

Bekasi, zonainformasinew.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, menetapkan dua orang tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan bahan dan perlengkapan budidaya domba kambing pada dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi.


‘Penetapan tersebut dilakukan karena adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara” ujar Yadi, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri kota bekasi. Rabu (4/1/2023)


Penetapan tersebut dilakukan setelah dilakukan ekspose atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan bahan dan perlengkapan budidaya domba/kambing sumber anggaran APBD tahun anggaran 2021.


Yadi mengatakan, WR dan AMN ditetapkan sebagai tersangka dan harus bertanggungjawab atas kegiatan tersebut. Akibat perbuatan tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp1.118.987.000.
Pasal yang disangkakan terhadap tersangka WR dan AMN adalah Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHAP, Pasal 3 j.o. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHAP.


Tersangka WR , adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan bahan dan perlengkapan budidaya domba kambing pada dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi.


Sementara , tersangka AMN adalah selaku Direktur CV. Karya Imanuel Utama, pemenang tender kegiatan tersebut, dengan anggaran sebesar Rp4.301.220.000.
“ Tersangka WR dilakukan penahanan oleh penyidik selama 20 hari ke depan di rumah tahanan negara Bulak Kapal, sedangkan untuk tersangka AMN tidak dilakukan penahanan karena dalam keadaan sakit berdasarkan surat dokter dari RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi,” pungkas Yadi.


Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) bakal menggelontorkan Rp6,6 miliar untuk budidaya atau ternak kambing yang diperuntukkan kepada 100 kelompok tani.
Sebanyak 1.100 ekor kambing akan dibagikan kepada 100 kelompok tani setelah melewati proses verifikasi dan dinilai memenuhi syarat. Diketahui, 100 kelompok tani tersebut berada di 11 Kecamatan yang ada di Kota Bekasi.


”Intinya untuk pemberdayaan masyarakat terkait dengan dampak Covid-19. Begitu banyak orang yang di PHK dan segala macam, tidak punya penghasilan. Makanya pemerintah hadir. Ini loh pemberdayaan pemerintah. Tidak hanya kambingnya saja yang kita berikan. Kandang dan pakannya pun kita siapkan,” kata Herbert kepada Radar Bekasi saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung 10 Lantai Pemkot Bekasi, Jalan A Yani Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Senin (29/11),dikutip radarbekasi.id


Terpisah Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim menilai pengadaan kambing tidak beda jauh dengan pengadaan lele. Ia mewanti-wanti program tersebut jangan sampai tak jelas kelanjutannya.“Ya jangan seperti Kabid Peternakan DKPPP. Saya tanya, saya minta kirim datanya pengadaan lele sampai sekarang tidak dikirim datanya. Udah hampir dua bulan saya minta itu,” katanya. (A2TP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *